Ratusan Warga Demo Panwaslih Dan KPUD Nias

* Tuntut Pemungutan Suara Diulang

Nias, WASPADA Online
Ratusan warga yang tidak diberikan hak memilih pada Pilkada Nias, Kamis (2/3) unjuk rasa ke kantor Panwaslih dan KPUD Nias, menuntut Pilkada diulang. Para pengunjuk tergabung dalam koalisi pendukung empat pasangan calon bupati-wakil bupati Nias No. urut 1, 2, 3 dan 4, dari Posko pemenangan Agus-Bastian Jl Gomo Gunungsitoli, berjalan kaki ke Panwaslih di Jl Kartini Gunungsitoli, dengan kawalan ketat polisi.

Di depan kantor Panwaslih para pengunjuk rasa berorasi sambil menggelar berbagai poster dan spanduk dengan bermacam tuntutan untuk mengulang pemungutan suara, serta menunda pengumuman dan penetapan hasil Pilkada. Tidak lama menunggu, Ketua Panwaslih, Hamdan Telaumbanua, SH dan beberapa anggota menerima 10 perwakilan pengunjuk rasa untuk menyampaikan tuntutannya.

Ketua Panwaslih kepada perwakilan pengunjuk rasa mengatakan, semua laporan dan pengaduan pelanggaran Pilkada segera ditindak lanjuti dengan melakukan rapat pleno. Dia berjanji, hari itu juga menyampaikannya kepada KPUD Nias.

Setelah mendengar pernyataan ketua Panwaslih, massa bergerak menuju Kantor KPUD Nias Jl Pelud Km 5 Desa Miga Kec. Gunungsitoli. Mereka kembali melakukan orasi dan menggelar poster. Saat unjuk rasa di KPUD, terlihat empat pasangan calon bupati-wakil bupati Nias masing-masing, No. urut 1 Drs. Sokhiatulo Laoli-San Zebua, SH, No. urut 2 diwakili calon wakil bupati Drs. Marthin L Daeli, M.si, No. urut 3 Drs. Silvester Lase-Zemi Gulo, SH dan calon No.urut 4 Agus H Mendrofa.

Ketua KPUD dan beberapa anggota menerima empat pasangan calon bupati-wakil bupati serta beberapa koordinator pengunjuk rasa. Namun, belum selesai pertemuan, Ketua Panwaslih, Hamdan Telaumbanua dan anggota, Iptu Antony Rajagukguk, Drs. Henoki Waruwu dan Aan Haryanto Gowasa datang ke kantor KPUD menyampaikan surat keputusan Panwaslih tentang laporan dan pengaduan pelanggaran Pilkada.

Dihadapan para pengunjuk rasa dan empat pasangan calon, Ketua Panwaslih membacakan surat keputusan tentang tuntutan dan laporan pengaduan masyarakat, di antaranya, meminta KPUD Nias menunda pengumuman penetapan hasil Pilkada, meminta KPUD memper - tanggujawabkan banyaknya calon pemilih yang tidak didaftarkkan sebagai pemilih, meminta Polres Nias membantu pemanggilan paksa oknum Camat Lolofitu Moi yang terlibat langsung pada kampanye pasangan calon No. 5, Binahati B Baeha-Temazaro Harefa dan meminta KPUD meneliti pelanggaran kecurang yang dilakukan di tiap TPS oleh penyelenggara Pilkada.

Kemudian, Ketua KPUD dan anggota KPUD bergantian membacakan hasil keputusan rapat KPUD dihadapan Panwaslih dan para pengunjuk rasa isinya antara lain, mendukung tuntutan empat pasangan calon, bahwa setiap pelanggaran diteruskan secara hukum, dan kecurangan yang terjadi di TPS konsekwensinya, KPUD harus mengulangi pemungutan dan penghitungan suara dimana terjadinya pelanggaran tersebut. Selain itu, KPUD setuju menunda penetapan hasil penghitungan suara atas adanya dasar hukum yang dipersyaratkan untuk itu. (cbj)
(am)

Sumber: Waspada Online, 3 Maret 2006

Baca juga artikel yang lain:

Jangan Lupa:

Share ke FacebookShare ke TwitterDownload Versi PDFKirim Lewat EmailPrint Artikel Ini