Penyelenggaraan Ujian CPNS, Belajarlah dari Masa Lalu

Ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khususnya di Sumatera Utara akan dilangsungkan secara serentak pada hari Selasa (28/2). Jika mengacu pada penyelenggaraan ujian CPNS tahun 2004 yang lalu, ternyata ada berbagai kegagalan yang menjadikan ujian tersebut tidak seperti yang diharapkan. Memang di beberapa tempat, ujian dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Akan tetapi di berbagai tempat yang lain, ujian justru berlangsung dengan kacau balau. Penuh dengan berbagai indikasi ketidakbenaran. Bahkan lebih parahnya lagi, semisal di Provinsi Jawa Timur, ujian CPNS sampai harus ditunda, oleh karena ketidakpastian panitia penyelenggara, khususnya dalam mempersiapkan logistik ujian.

Sementara itu, pada tahun 2004 yang lalu, di Provinsi Sumatera Utara, tanpa memungkiri di berbagai tempat berlangsung dengan lancar, akan tetapi ujian CPNS kali ini di beberapa daerah lain, ternyata ditemukan berbagai kejanggalan. Misalnya, apa yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu, dimana ada beberapa peserta ujian di lokasi tertentu yang tidak mendapat beberapa soal mata ujian, kemudian ada pula naskah soal yang tak bersegel. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Nias dan Nias Selatan.

Sesungguhnya, ujian CPNS kali ini adalah momentum dalam menunjukkan eksistensi pemerintah dalam mengupayakan sebuah pemerintahan yang bersih. Karena itu, proses penerimaan PNS sepatutnya harus berlangsung dengan adil dan bebas KKN. Memang, beberapa waktu yang lalu, presiden menyatakan akan menindak tegas bahkan langsung memecat PNS yang terbukti menerima sogok dari CPNS.

Jika penerimaan CPNS kali ini dapat berlangsung seperti yang diungkapkan tersebut diatas, tentu akan menjadi sebuah terobosan baru dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh karena itu gaung kejujuran dalam balutan perubahan yang selalu disuarakan oleh pemerintahan SBY, ternyata mampu memikat hati banyak orang menjadi tertarik untuk mengikuti seleksi ini. Bisa kita lihat betapa besarnya animo masyarakat tersebut. Itu sebabnya, setidaknya ada sekitar 4,5 juta masyarakat Indonesia di berbagai daerah mengikuti ujian seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekalipun yang diterima sangat terbatas.

Memang menciptakan proses penerimaan PNS yang bersih dalam sebuah negara yang baru keluar dari kungkungan rezim “otoriter”, bukanlah semudah ucapan di mulut semata. Banyak yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah, perubahan perilaku baik pemerintah untuk menciptakan abdi negara yang bersih dan bertanggungjawab melalui suatu proses yang juga jujur dan bersih. Masyarakat (dalam hal ini peserta ujian) juga harus ikut berpartisipasi di dalamnya. Jika tidak, lingkaran setan KKN akan tetap terpelihara.

Sekali lagi, kekacauan yang terjadi dalam seleksi penerimaan CPNS beberapa waktu yang lalu layak dijadikan sebagai bahan pelajaran untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan ujian kali ini. Pemerintah harus menunjukkan keseriusan dalam menyelenggarakan sebuah upaya penyaringan putra-putri terbaik bangsa untuk dapat mengabdi sebagai PNS. Karena itu, jika ada penyimpangan yang terjadi, kita mengharapkan ada langkah lanjutan dari pemerintah; berupa penegakan hukum yang jelas dan transparan. Hukuman yang jelas harus ditimpakan jika ternyata ditemukan ada individu yang mendukung terjadinya pelanggaran tersebut. Jika tidak, kejadian seperti ini akan terus terulang kembali. (*)

Sumber: hariansib online, Selasa, 28 Pebruari 2006

Baca juga artikel yang lain:

Jangan Lupa:

Share ke FacebookShare ke TwitterDownload Versi PDFKirim Lewat EmailPrint Artikel Ini