Gubsu Lantik F Laia SH MH Jadi Bupati Nias Selatan

Medan (SIB)

Gubsu Drs Rudolf M Pardede berpendapat untuk merangsang investor datang ke Pulau Nias perlu diberikan semacam “insentif khusus” kepada mereka misalnya kemudahan-kemudahan dalam pelayanan perizinan dan adanya jaminan kepastian hukum. Untuk itu, pemerintah kabupaten setempat diimbau memikirkan hal ini.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Selatan (Nisel) beserta jajarannya harus lebih responsif, dinamis dan menjalin kerjasama dengan pemerintah propinsi maupun pemerintah daerah lainnya, sebab dari data yang ada, masih cukup banyak potensi sumberdaya alam di kabupaten ini yang sangat memungkinkan dikembangkan,” kata Gubsu pada pelantikan F Laia SH MH dan dan Daniel Duha SH selaku Bupati dan Wakil Bupati Nisel, Selasa (28/3) di gedung DPRD Nisel di Teluk Dalam.

Dalam rapat paripurna istimewa yang dipimpin Ketua DPRD Nisel DR Hadirat Manao, Gubsu juga mengingatkan dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati definitif yang merupakan hasil pilkada pertama di kabupaten baru ini maka segenap warga Nisel agar bersatu. Hilangkan berbagai ekses perbedaan pendapat pada pilkada yang lalu, rangkul kembali segenap kekuatan sosial politik dan jajaran PNS serta masyarakat untuk bersatu kembali membangun Nisel.

“Ini merupakan tonggak sejarah dan menjadi ‘ujian’ apakah Nisel yang baru dimekarkan ini bisa berkembang dan jauh lebih damai dibanding sebelum dimekarkan. Tantangan ini menjadi ‘PR’ bagi semua komponen di Nisel, khususnya kepada bupati dan wakil bupati yang dilantik,” ujar Gubsu.

Gubsu juga mengingatkan kepada Wakil Bupati untuk membangun kerjasama dan jangan terpengaruh terhadap jika ada isu maupun provokasi yang ingin ‘mempertentangkan’ dengan Bupati. “Sesuai UU 32 tahun 2004, wakil bupati memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah, melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan kepala daerah, dan bertanggung jawab kepada kepala daerah,” tuturnya.

Sedangkan kepada isteri bupati dan isteri wakil bupati, Gubsu mengingatkan agar jangan mencampuri urusan pemerintahan dan proyek-proyek serta jangan mengintervensi penempatan PNS untuk menduduki jabatan, karena hal itu akan berdampak negatif bagi penyelengaraan pemerintahan.

Dalam kesempatan ini Gubsu mengingatkan peristiwa satu tahun terjadinya musibah bencana alam gempa di Nias untuk tidak menjadikan masyarakat larut dalam suasana duka dan keprihatinan yang berkepanjangan, melainkan selalu bersyukur kepada Tuhan dan segera bangkit membangun Nisel.

Kewaspadaan dan kesiapan dini (early warning system) agar diperhatikan dan fungsikan satlak-satlak yang ada untuk mengantisipasi kesiagaan masyarakat dalam menghadapi jika terjadi bencana alam.

Pelantikan ini dihadiri oleh ratusan masyarakat Nisel dan berjalan tertib. Tampak seluruh elemen masyarakat menyampaikan sukacita atas terlaksana Pilkada yang aman dan lancar ketika dipimpin Pj Bupati Nias Selatan Edy Aman Saragih SE MBA serta bersyukur atas terpilihnya bupati dan wakil bupati definitif.

Ketua DPRD Nisel Hadirat Manao juga mengajak semua komponen masyarakat Nisel untuk bersatu padu membangun Nisel, dan pihak DPRD setempat akan tetap melaksanakan pengawasan sosial dan kerjasama untuk membangun kabupaten ini.

Usai pelantikan, Ketua DPRD Nisel atas nama masyarakat setempat menyerahkan seperangkat pakaian adat lengkap kepada Gubsu dan Ny Rudolf M Pardede sebagai rasa ungkapan terima kasih karena pelantikan ini dapat terlaksana secara baik, sekaligus menyampaikan ucapan selamat atas ditetapkannya Rudolf M Pardede sebagai Gubsu.

Hadirat Manao menyatakan kelahiran dan keberadaan Nisel memiliki keunikan tersendiri, sebab pejabat bupati pertama adalah Gubsu (Almarhum HT Rizal Nurdin) dan pelantikan bupati definitif juga dilaksanakan oleh Rudolf M Pardede untuk pertama setelah diangkat menjadi Gubsu.

Di tempat yang sama, usai pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Sumut Ny Rudolf M Pardede melantik Ketua Tim Penggerak PKK Nisel Ny F Laia yang mengharapkan agar PKK di Nisel dapat dibenahi dan kegiatan-kegiatannya seperti imunisasi polio, penanganan gizi buruk dan busung lapar dapat diprioritaskan untuk diatasi secara dini dan terpadu bekerjasama dengan instansi kompeten. (RT/A12/h)

Sumber: hariansib online, RAbu, 29 maret 2006

Baca juga artikel yang lain:

Jangan Lupa:

Share ke FacebookShare ke TwitterDownload Versi PDFKirim Lewat EmailPrint Artikel Ini