Hari Ini Pilkada Nias, Banyak Tidak Dapat Kartu Pemilih

Nias, WASPADA Online

Pilkada Kab. Nias berlangsung hari ini, Selasa (28/2), namun masih banyak masyarakat melakukan protes karena belum mendapatkan kartu pemilih. Menyahuti protes masyarakat, koordinator Aliansi Jaringan Bersatu (AJB) Kab. Nias, Ebenezer Hia dan beberapa LSM lainnya menyurati Ketua KPUD Nias dan Panwaslih Nias untuk menyampaikan keresahan masyarakat calon pemilih.

Koordinator AJB bersama beberapa pasangan calon bupati-wakil bupati Nias, di antaranya pasangan No. urut 2 diwakili Drs. Martin Luter Daeli, pasangan calon No. urut 3 diwakili Tim Kampanye Ebenezer Hia dan pasangan No. 4 Agus H Mendrofa secara bersama-sama mendatangi KPUD Nias, mempertanyakan keresahan masyarakat calon pemilih, Senin (27/2).

Pada pertemuan AJB bersama 3 pasangan calon bupati-wakil bupati dengan Ketua KPUD Nias, Sokhiatulo Harefa, juga dihadiri unsur Muspida di antaranya Ketua DPRD Nias, M. Ingati Nazara, AMd, Kapolres Nias, AKBP Drs. Untung Sudarto, Dandim 0213 Nias, Letkol Inf.M Sihotang, Kajari Gunungsitoli, Kemal Sianipar, SH, Ketua PN Gunungsitoli, Hendra H Situmorang, SH dan Ketua Desk Pilkada yang juga Sekda Kab Nias, Drs. FGM Zebua.

Pada pertemuan itu, baik KPUD maupun calon pasangan bupati-wakil Bupati Nias serta unsur Muspida menyepakati semua calon pemilih yang belum mendapat surat panggilan dan kartu pemilih agar pada hari pemungutan suara datang ke TPS, dan melaksanakan hak pilihnya. Dari data yang dikeluarkan KPUD Kab. Nias, jumlah pemilih tetap sebanyak 258.227 jiwa dengan jumlah TPS 741. KPUD Nias selaku penyelenggra Pilkada dinilai belum siap, sehingga menimbulkan berbagai masalah.

Ketidaksiapan KPUD terlihat jelas pada detik-detik terakhir menjelang pelaksanaan Pilkada. Data pemilih banyak tidak akurat, seperti banyak calon pemilih yang masih tinggal di desanya tidak mendapat kartu pemilih. Sedangkan banyak warga yang telah meninggal dunia mendapat kartu pemilih. Demikian juga warga yang sudah merantau lebih satu tahun terdaftar sebagai pemilih.

Akibat ketidaksiapan tersebut, KPUD Nias mendapat protes keras dari masyarakat calon pemilih yang belum mendapatkan atau belum terdaftar sebagai pemilih. Ironisnya, data pemilih yang benar dan telah disampaikan kepada KPUD oleh masing-masing desa tidak dipergunakan. Sedangkan yang ditemukan di lapangan, daftar pemilih yang dipergunakan masih data saat pemilihan Presiden, belum divalidasi.

Sejumlah elemen masyarakat sangat menyesalkan KPUD Nias yang kurang persiapan, terutama pendistribusian logistik, yang sepertinya ada permainan. Dari pendistribusian kartu pemilih di beberapa daerah, kartu pemilih hanya diterima calon pemilih pendukung calon tertentu, sedangkan calon pemilih pendukung pasangan calon lainnya tidak menerima kartu pemilih.

Pengurus LSM Peduli Pembangunan Partai Barat Sumut (P4BSU) yang sengaja datang ke Nias memantau pelaksanaan Pilkada mengatakan, berdasarkan pengalaman memantau Pilkada di Sibolga dan Tapteng, tingkat kecurangan mencapai 20 persen. Kecurangan tersebut dapat terjadi 5 persen pada pendistribusian logistik kartu pemilih dan 15 persen pada serangan fajar atau money politic. Guna menjaga kualitas dan tidak terjadinya kecurangan pada Pilkada, LSM P4BSU menyediakan dana Rp.25 juta bagi siapa saja yang bisa membuktikan adanya kecurangan pada Pilkada Nias, tentunya berdasarkan bukti-bukti dan data yang bisa dipertanggungjawabkan sampai ke pengadilan tinggi. (cbj)

Sumber: waspada online, Selasa, 28 Pebruari 2006

Baca juga artikel yang lain:

Jangan Lupa:

Share ke FacebookShare ke TwitterDownload Versi PDFKirim Lewat EmailPrint Artikel Ini