Warga Nias dan Nisel di Luar Negeri Harapkan Dana Renovasi Rumah Adat Rp1 M Jangan Dialihkan

Medan (SIB)

Sekretaris DPW PDS (Partai Damai Sejahtera) Sumatera Utara Drs Penyabar Nakhe meminta pihak pemerintah agar tidak mengalihkan dana Rp 1 M yang akan digunakan untuk biaya renovasi rumah adat di Desa Hinilawalo Mazingo kab Nias Selatan (Nisel).

“Masyarakat Nisel kini merasa bingung, karena ada informasi yang menyebutkan bahwa dana untuk biaya renovasi rumah adat Hilinawalo sudah cair, namun dananya akan dialihkan ke daerah lain. Untuk itu, kami minta kepada pemerintah atau pelaksana kegiatan revitalisasi kawasan Sumut agar tidak mengalihkan dana pembangunan renovasi rumah adat Hilinawalo Mazingo,” kata Nakhe yang juga putra Nisel.

Disebutkan, rumah adat Hilinawalo Mazingo termasuk dalam 100 warisan dunia. Ketika rencana pembangunannya diberitakan SIB tahun lalu, masyarakat Nias dan Nisel yang berada di luar negeri dan yang tersebar di seluruh Indonesia menyambutnya dengan gembira.

“Setelah membaca berita SIB melalui internet tentang rencana pembangunan rumah adat di Desa Hilinawalo Mazingo, warga Nisel dan Nias di Amerika, Jerman dan London langsung menghubungi saya. Mereka meminta agar dana untuk renovasi itu jangan dialihkan karena akan membuat malu bangsa kita. Pengalihan dana itu justru akan mengurangi kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia, karena dunia telah mengetahuinya setelah membaca SIB di internet” kata Nakhe menirukan warga Nias dan Nisel di Amerika, Jerman dan London tersebut.

Hal yang sama juga diharapkan warga Nias dan Nisel di Indonesia. Seperti Director Yakkum Rehabilitation and Yakkum Craft Center Yogyakarta DR Fonali Lahagu MSc. Ia mengharapkan dana itu jangan sampai dialihkan. Pemerintah wajib memperhatikan itu,” kata Lahagu.

Penyabar Nakhe mengharapkan agar rumah adat tersebut segera direnovasi kalau dananya telah cair.

RP 21,6 M DANA PKPS BBM

Sementara itu, dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) tahun 2005 Rp 21,6 miliar untuk 86 desa dari 19 kecamatan di kabupaten Nias dan Nias Selatan (Nisel), diharapkan pengerjaannya dilakukan sesuai prosedur. Dana itu digunakan untuk membangun Infrastruktur Perdesaan (IP) dengan perincian Rp 250 juta/desa.

Menurut Nakhe, mekanisme dikemanakan dana Rp 250 juta oleh setiap desa berdasarkan musyawarah desa. Musyawarah desa menentukan proyek apa yang lebih prioritas dibangun di desanya. Apakah sarana air bersih, pembangunan jalan atau yang lain. Hasil musyawarah tersebut selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kimpraswil setempat. Pengerjaan proyek juga dilakukan oleh warga desa itu sendiri (swakelola) bukan ditenderkan.

Adanya pengusaha yang diduga mau “bermain” agar proyek tersebut ditenderkan diharapkan tidak terjadi di Nisel. “Dinas Kimpraswil Nisel kami harapkan melaksanakannya sesuai prosedur,” kata Nakhe. (C4/l)

Sumber: Hariansib Online, Selasa, 24 Januari 2006

Baca juga artikel yang lain:

Jangan Lupa:

Share ke FacebookShare ke TwitterDownload Versi PDFKirim Lewat EmailPrint Artikel Ini