Reformasi Birokrasi Sri Mulyani Gagal

Gagasan Reformasi Birokrasi awalnya dicetuskan Menkeu Sri Mulyani hingga muncul remunerasi. Gagasan itu awalnya dipuji, namun kini justru dicela.

"Ini dikarenakan adanya politisasi dalam birokrasi reformasi, ada konsep yang salah. Idenya bagus tapi konsepnya tidak. Remunerasi tidak menjamin pejabat tidak melakukan praktek korupsi dan bekerja sebaik-baiknya untuk negara dan rakyat. Dengan kegagalan itu maka konsepnya harus diperbaiki, tidak hanya sekedar remunerasi," ujar anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin dalam sebuah diskusi di Rumah Perubahan, Jakarta, Minggu (4/4).

Menurut Ade, konsep itu harus dimulai dari pembentukan bagaimana budaya korupsi ini bisa dihentikan, begitu pula dengan pembentukan karakter pejabat yang ada dalam birokrasi tersebut. Kalau mau melakukan reformasi birokrasi, lanjut Ade, tidak boleh sepotong-sepotong, agar berjalan sempurna.

"Jangan nanti dianggap Depkeu adalah anak emas negara. Bagaimana dengan guru dan lainnya yang tidak mendapat remunerasi?" tukas Ade.

Selain itu, mengenai persoalan kasus Gayus Tambunan, Ade menuturkan Komisi XI akan turut serta turun tangan untuk meng-clear-kan masalah ini. "Seminggu ini akan ada rapat komisi, mengurus tentang reformasi birokrasi. Kita juga tidak mau dengan kegagalan ini lalu tak lagi diteruskan," pungkasnya.

Baca juga artikel yang lain:

Jangan Lupa:

Share ke FacebookShare ke TwitterDownload Versi PDFKirim Lewat EmailPrint Artikel Ini