Membangun Kembali Nias dengan Tertatih-tatih

Oleh: Haryo Damardono

”Saya menghabiskan uang Rp 40 juta untuk membangun kembali toko kelontong ini. Uang itu datang dari pinjaman saudara-saudara di Jakarta, Bandung, dan Medan,” ujar Elvita (26), pemilik toko kelontong di Jalan Sudirman, Gunung Sitoli, Pulau Nias, Sumatera Utara.

Silakan kamu tulis. Toko ini dibangun kembali dengan papan-papan (kayu) yang didanai keluarga. Tidak ada sebidang pun papan di toko saya yang dibangun atas bantuan pemerintah,” ucap Elvita, dengan nada tinggi.

Bahkan, untuk kembali menikmati layanan listrik yang didapatkannya lima bulan setelah gempa besar akhir Maret 2005, Elvita harus membayar terlebih dulu ke Perusahaan Listrik Negara (PLN).

”Keterlaluan,” lanjut Elvita pula, ”Kami harus membayar abonemen listrik berikut denda, baru dapat lagi menikmati listrik. Padahal, toko kami selama lima bulan tidak mendapatkan layanan listrik, tanpa kompensasi sama sekali dari PLN.”

Elvita tidak sendiri. Ada pula Valentina, pemilik toko kelontong yang mengalami nasib serupa. ”Saya juga tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk membangun kembali toko saya. Hanya ada bantuan sedikit dari organisasi gereja,” ungkap Valentina. Dia berharap dapat membuka tokonya awal Desember ini untuk menjaring pembeli yang mempersiapkan Natal.
Tanpa perencanaan

Permasalahannya, pembangunan kembali Pulau Nias pascabencana (tsunami 26 Desember 2004 dan gempa bumi 28 Maret 2005) berlangsung tanpa arah, tanpa pedoman, tanpa petunjuk, pendek kata: tidak jelas! Semua membangun sendiri-sendiri berdasarkan kemauan dan kemampuan masing-masing.

Padahal, seharusnya, pengalaman Nias sebagai pulau yang rawan bencana mendewasakan

stakeholder (pemangku kepentingan) pulau ini. Mereka harus berpikir ke depan untuk mengurangi dampak pascabencana gempa bumi.

Apalagi, menurut catatan Pendeta Pramudianto dari Sirao Credentis Center, sejak tahun 1840 sampai 2004, sudah lima kali gempa dan tsunami melanda Nias dengan kekuatan di atas 8 skala Richter.

”Kami telah mengupayakan percepatan pembangunan Nias yang sementara ini dipusatkan di Gunung Sitoli. Sejak 3 Oktober lalu, tim kami bekerja untuk membantu pengurusan izin mendirikan bangunan agar masyarakat dapat membangun kembali,” tutur Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nias William Sabandar.

Hingga akhir November, sudah 351 pemohon izin mendirikan bangunan (IMB) yang sudah difasilitasi tim percepatan BRR Nias. Sebanyak 23 pemohon akan segera dibantu BRR Nias untuk membangun kembali rumah mereka, setelah diselidiki tidak ada persoalan hukum terhadap kepemilikan tanah mereka.

Pembangunan kembali rumah warga akan dilakukan pihak proyek yang ditunjuk Pemerintah Daerah Sumatera Utara. ”Nantinya, para pimpro akan menunjuk langsung para kontraktor tanpa tender sebab kami ingin pembangunan dilakukan segera,” papar William.

Percepatan kerja BRR Nias ini seolah menjawab tudingan Direktur Eksekutif Lembaga Studi Advokasi Kebijakan (Elsaka) Efendi Panjaitan bahwa Pemerintah Kabupaten Nias lamban dalam pengurusan IMB sehingga warga tidak dapat segera membangun kembali rumahnya.

Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang dipercayai donor dari Belanda—membersihkan puing bangunan akibat gempa di Gunung Sitoli dan Teluk Dalam—Elsaka patut meradang. Setelah lahan dibersihkan, masyarakat mengeluhkan sulitnya memperoleh IMB akibat kebijakan pemerintah yang tidak jelas untuk membangun kembali Nias.

Lebih lanjut, BRR Nias menginformasikan bahwa pada 15 Desember mendatang akan datang tim ahli geoteknik dari Selandia Baru yang difasilitasi United Nation Development Program (UNDP). Tim ini akan memberikan konsultasi dalam pembangunan rumah atau gedung tahan gempa.

Prakarsa warga

Apakah pembangunan kembali Nias tidak terlambat? Tandra Wijaya (53), warga Jalan Sirau yang juga korban gempa, menilai, upaya pembangunan kembali Nias sangat terlambat. Itulah sebabnya ia berencana secepatnya membangun tokonya.

”Saya sudah menunggu kebijakan maupun rencana tata ruang baru, tetapi tidak pernah ada kabar beritanya. Maka, saya putuskan untuk membangun kembali toko serba ada setinggi dua lantai,” ungkap Tandra.

Tandra bahkan punya gagasan yang kontroversial. Ia berencana mau membangun tembok tokonya berdempetan dengan tembok rumah tetangga. Dia berpendapat membangun rumah dengan tembok menyatu akan mengurangi kemungkinan runtuhnya bangunan apabila suatu saat nanti gempa kembali datang.

Bagaimana dengan ruang kosong sebagai lokasi tujuan evakuasi ketika gempa datang? Sama sekali di luar pikiran Tandra atau warga lainnya. Mereka hanya berpikiran pragmatis: pokoknya membangun dulu. Parahnya, sama sekali tidak ada arahan, baik dari pemerintah maupun lembaga tertentu.

Simak pula bantaran Sungai Noe—sungai terbesar di Gunung Sitoli. Warga dengan santainya membangun rumah di atas tanah yang sebagian besar merupakan tanah sedimen (endapan). Tentu saja, tanah jenis ini sangat labil dan membahayakan kondisi bangunan.

”Jangan salah mengerti, kami tidak lepas tangan terhadap perencanaan Nias,” kata staf BRR Nias, Yunus Situmorang. Ia menunjukkan, BRR akan mencoba menormalisasi Sungai Noe, termasuk membangun talut sungai.

Yunus menjelaskan, khusus kota Gunung Sitoli, rencana umum tata ruang (RUTR) tetap menggunakan RUTR yang dibuat Pemerintah Kabupaten Nias meski di sana-sini ada masukan dari Tim BRR Nias.

Namun, sebagai penguasa lokal, saatnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias maupun Pemkab Nias Selatan menjalankan fungsi pengawasan. Misalnya, membatasi pembangunan rumah di bantaran sungai maupun muara sungai dan melarang pendirian bangunan yang terlalu tinggi tanpa konstruksi yang kuat. Mengingat gempa bumi merupakan bagian dari riwayat keberadaan Pulau Nias.

Untuk itu, agaknya, dibutuhkan pemerintahan yang ”bertangan besi” di Nias, dalam arti kebijakan yang tegas dari pihak pemerintah daerah setempat. Segala sesuatu yang menyangkut sejak pengaturan, perencanaan, hingga ke detail paling mikro amat dibutuhkan bagi sebuah pulau yang rawan bencana seperti Nias.

Di Pulau Nias, kita tengah membangun kembali sebuah kota, sebuah kawasan, bahkan sebuah pulau, yang diharapkan suatu saat kelak bakal jadi ruang interaksi dan aktivitas manusia untuk membuat hidup jadi lebih baik. Kita tidak sedang membangun sebuah istana pasir yang mudah hancur tersapu ombak....


Sumber: Kompas Online, Senin , 5 Desember 2005

Baca juga artikel yang lain:

Jangan Lupa:

Share ke FacebookShare ke TwitterDownload Versi PDFKirim Lewat EmailPrint Artikel Ini