1.000 Desa Sumut Belum Tersentuh Telekomunikasi

Medan (SIB)

Sebanyak 179 pulau di Sumut hingga kini ternyata belum punya nama. Karenanya, Pemprovsu akan melakukan identifikasi pulau-pulau tersebut pada Januari 2006 mendatang.

Dari 179 pulau tersebut, 3 pulau di antaranya berbatasan langsung dengan negara asing, yakni Pulau Berhala seluas 2,5 kilometer persegi yang termasuk wilayah Kabupaten Deliserdang berbatasan langsung dengan Malaysia, Pulau Simuk berada di wilayah Nias Selatan berpenduduk 159 jiwa dan berbatasan dengan Samudera Hindia, serta Pulau Wunga termasuk wilayah Nias seluas 9 kilometer persegi.

“Saat ini sudah terbentuk tim yang diketuai Asisten Tatapraja Setdaprovsu. Dengan identifikasi sekaligus memberikan nama terhadap pulau ini diharapkan akan menjaga ketahanan nasional,” ujar Sekdaprovsu Drs H Muhyan Tambuse ketika menerima kunjungan Komisi I DPR RI diketuai Theo L Sambuaga di Kantor Gubsu, Senin (19/12).

Selain menyampaikan rencana identifikasi pulau-pulau tersebut, dalam kesempatan itu Sekdaprovsu juga menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 1000 desa atau 10 persen di Sumatera Utara yang belum terjangkau telekomunikasi. Bahkan masih ada daerah yang belum terjangkau siaran televisi karena termasuk “blank spot area”. “Kami berharap ini menjadi perhatian pemerintah pusat,” kata Sekda.

Dalam acara yang turut dihadiri Pangdam I/BB Mayjen Liliek AS, Danlantamal I Belawan Brigjen Marinir Halim, Karo Ops Poldasu DU Sitohang, dan unsur Muspida Sumut ini, juga disampaikan tentang langkah-langkah yang ditangani pihak kepolisian terutama soal pemberantasan premanisme, judi serta pemberantasan kejahatan narkoba, trafficking maupun peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme.

Mendengar pemaparan ini, Theo L Sambuaga menyatakan bahwa program Pemprovsu untuk mengidentifikasi terhadap 179 pulau di Sumut merupakan langkah yang amat strategis dan positif. Apalagi, dari 17.538 pulau di Indonesia saat ini terdapat sekitar 7000 pulau yang belum punya nama. “Padahal, mulai tahun 2009, pemerintah daerah diwajibkan menyetorkan PBB atas pulau-pulau tersebut,” katanya seraya menjelaskan tugas Komisi I yang berkunjung dalam rangka Reses DPR RI ini yakni untuk mengecek pelaksanaan tugas pemerintahan di lapangan, serta mendapatkan informasi dari masyarakat yang berhubungan dengan aspek nasional.

Selain mengidentifikasi, Theo berharap agar Pemprovsu juga mendata penduduk sekaligus menjaga agar tetap ada mobilitas dan aktivitas di pulau yang belum teridentifikasi ini, sehingga tidak dicaplok orang.

Sedangkan menyangkut langkah Poldasu yang hingga Juli 2005 telah menahan 800 preman dan 1200 tersangka dalam berbagai tindak pidana, Komisi I menyatakan bahwa ini menunjukkan komitmen Polda dalam membasmi kriminal dan diharapkan hal ini terus ditingkatkan. “Problem Poldasu soal terbatasnya ruang tahanan, termasuk tahanan narkoba akan kita sampaikan kepada pusat untuk dicarikan solusinya,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Sekdaprovsu juga menitipkan berbagai persoalan lain yang juga menghangat di Sumut belakangan ini, termasuk persoalan eks HGU PTPN II serta tidak adanya bagi hasil perkebunan untuk daerah. Namun, dari pertemuan ini, Komisi I DPRRI berkesimpulan bahwa Sumut masih tetap kondusif. (A12/p)

Sumber: harianSib Online, Selasa, 20 Desember 2005

Baca juga artikel yang lain:

Jangan Lupa:

Share ke FacebookShare ke TwitterDownload Versi PDFKirim Lewat EmailPrint Artikel Ini