Komitmen Sumut Rendah

Medan (Kompas)

Komitmen Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara terhadap pendidikan masih rendah. Pembiayaan pendidikan, baik dari APBN maupun APBD, belum mencapai 20 persen sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Akibatnya, masyarakat menanggung beban berat sehingga 1,24 juta anak dari berbagai jenjang pendidikan mengalami putus sekolah.

Pemerintah bahkan tidak serius meningkatkan mutu pendidikan. Ada sekolah yang digusur untuk dijadikan pusat perbelanjaan. Kekurangan guru hampir terjadi di setiap sekolah dan daerah. Ironisnya, partisipasi masyarakat dalam pendidikan alternatif dipandang sebelah mata.

Kenyataan itu diungkapkan aktivis sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Pendidikan Sumatera Utara, Kamis (29/12) di Medan.

Veryanto dari Perkumpulan Peduli menyatakan ada sejumlah kabupaten/kota yang anggaran pendidikannya lebih dari 20 persen, namun belanja aparatur lebih besar daripada belanja publik. Meningkatnya belanja publik disebabkan pos yang sebelumnya merupakan belanja aparatur dipindahkan ke publik sehingga terkesan memprioritaskan publik, tuturnya.

Tentang anggaran pendidikan dalam APBD, Elfenda dari Fitra Sumut menambahkan, enam kabupaten/kota yang persentasenya di atas 20 persen antara lain Simalungun 53 persen dan Karo 42 persen. Tetapi, struktur belanja rata-rata untuk anggaran pendidikan, 73 persen untuk administrasi umum, baik aparatur maupun publik, katanya. (NAL)

Sumber: KOmpas Online, Jum'at, 30 Desember 2005

Baca juga artikel yang lain:

Jangan Lupa:

Share ke FacebookShare ke TwitterDownload Versi PDFKirim Lewat EmailPrint Artikel Ini