Sibolga Undang 13 KDh Kabupaten/Kota Berikut Ketua DPRD Realisasikan Pembentukan Propinsi Tapanuli

Sibolga (SIB)

Sibolga akan mengundang sebanyak 13 KDh kabupaten/kota se-daerah Tapanuli berikut ketua DPRD masing-masing untuk melakukan pertemuan akbar guna merealisasikan pembentukan Propinsi Tapanuli, di mana pertemuan tersebut nantinya direncanakan akan dipimpin langsung oleh Gubsu Drs Rudolf M Pardede.

Demikian hasil rapat koordinasi bersama Pemko Sibolga, DPRD kota Sibolga dan tokoh masyarakat/adat yang dipimpin Walikota Drs Sahat P Panggabean MM, Rabu (17/5) di ruang kerja walikota Sibolga di Jalan Sutomo Sibolga.Hadir dalam rapat tersebut antaranya Ketua DPRD kota Sibolga Syahlul Situmeang dan anggota di antaranya Maruli Simamora (PPDI), Wajib Saruksuk (PKPI), Mursan Pohan (PKPB), Kasim Sinaga (PPP), mantan anggota DPRD Sibolga Nurdin Zebua, ketua Forkala kota Sibolga H Raja Jafar Hutagalung, Sekda Sibolga Drs H Dahwir Nasution, Kepala Bappeda Sibolga Salatieli Zaluchu SH dan Humas Edison Sitorus.

Walikota Sibolga usai memimpin rapat kepada wartawan menjelaskan, rapat tersebut sebagai tindaklanjut surat DPRD kota Sibolga No. 19/2002 tentang persetujuan pembentukan Propinsi Tapanuli dan rekomendasi Pemko Sibolga melalui surat Walikota Sibolga No. 070/6097/2002 tentang rekomendasi persetujuan pembentukan Propinsi Tapanuli.

“Sebelumnya saya dihubungi oleh unsur DPRD dan para tokoh masyarakat di Sibolga untuk memimpin rapat koordinasi ini sebagai tindak lanjut dari persetujuan Pemko Sibolga dan DPRD yang lalu terhadap rencana pembentukan Propinsi Tapanuli,” jelasnya.Menurutnya, ke 13 kabupaten/ kota yang akan dilibatkan dalam pertemuan akbar ini masing-masing kota Sibolga, kabupaten Tapanuli Tengah, kabupaten Tapanuli Utara, kabupaten Tobasa, kabupaten Samosir, kabupaten Humbahas, kabupaten Nias, kabupaten Nias Selatan, kabupaten Dairi, kabupaten Pakpak Barat, kota Padang Sidempuan, kabupaten Tapanuli Selatan dan kabupaten Madina.

“Sibolga bersedia sebagai tuan rumah untuk pertemuan ini setelah mendapat persetujuan dari Gubsu dengan alasan situasi keamanan di sini relatif kondusif dan sebagai bentuk kebersamaan untuk membangun daerah Tapanuli sedang mengenai waktu diserahkan sepenuhnya kepada Gubsu,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut tambah walikota, akan dirumuskan action nyata untuk merealisasikan pembentukan Propinsi Tapanuli seperti melakukan kesepakatan bersama dalam bentuk penandatanganan atau sejenisnya dengan menghadirkan sejumlah nara sumber di antaranya tokoh masyarakat Sumut DR GM Panggabean, Panda Nababan, Bomer Pasaribu, Akbar Tanjung, Letjen (Purn) Luhut Panjaitan, DR Martin Sirait, Panitia Pemrakarsa Pembentukan Propinsi Tapanuli dan lainnya.

“Turut diundang pejabat di Pempropsu termasuk seluruh anggota DPR-RI dari Dapem Sumut 2 dan anggota DPRDSU dari Dapem Tapanuli dan para pemerhati pembentukan Propinsi Tapanuli,” katanya.

Sudah Waktunya Propinsi Sumut Dimekarkan

Ia memaparkan, Propinsi Tapanuli perlu didukung sebagai wujud percepatan pelayanan ke masyarakat dan laju pembangunan di daerah Tapanuli sehingga daerah dapat lebih maju dan berkembang. “Kita dapat melihat daerah lain yang telah dimekarkan mempunyai laju pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang aktif dan pesat dimana Pemerintah Pusat komit memberikan perhatian penuh untuk laju pembangunannya,” katanya.

Ia juga mengakui, perhatian Pempropsu selama ini ke daerah Tapanuli dinilai cukup tinggi, namun demikian walikota mengajak memandang secara umum di mana aspirasi masyarakat untuk mendirikan Propinsi Tapanuli sudah bulat dan memang sudah waktunya Propinsi Sumut ini dimekarkan. Ketua DPRD kota Sibolga Syahlul Situmeang menambahkan, untuk keperluan ini telah dibentuk kepanitiaan dengan nama Tim Pengembangan Kota Sibolga yang akan diisi oleh unsur Pemko Sibolga, DPRD, tokoh masyarakat/adat, Pemuda dan lainnya dan dalam waktu dekat ini berencana akan menemui Gubsu ke Medan guna melakukan koordinasi terhadap persiapan pertemuan akbar ini.

“Kami berharap Gubsu bersedia menerima tim ini guna ditindaklanjuti di mana DPRD kota Sibolga tetap komit mendukung pembentukan Propinsi Tapanuli sesuai keputusan DPRD sebelumnya,” katanya.Kami juga berharap kepada para KDh kabupaten/kota yang telah mendapat persetujuan dari DPRD masing-masing untuk segera angkat bicara guna menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. (mps/r)

Sumber: hariansib online, Senin, 22 Mei 2006

Baca juga artikel yang lain:

Jangan Lupa:

Share ke FacebookShare ke TwitterDownload Versi PDFKirim Lewat EmailPrint Artikel Ini